Seputar Politik

PKB Ingin Mengubah UU Pemilu Tanpa Perubahan Jadwal Pilkada

Berita Terbaru – Setelah sebelumnya, ada sedikit perbedaan pendapat terkait revisi UU Pemilu saat ini PKB setuju dengan PDIP. PKB ingin merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, revisi tersebut tidak mengubah jadwal pelaksanaan Pilkada yang masih akan digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilu nasional. PKB menilai, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak perlu direvisi karena belum sepenuhnya dilaksanakan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan pilkada serentak November 2024 dalam UU Pilkada belum dilaksanakan. Sedangkan UU Pemilu sudah diterapkan 100 persen pada Pemilu 2019. Karena itu, PKB bersedia jika UU Pemilu direvisi untuk mengevaluasi regulasi yang ada.

“Untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sejak awal PKB berada pada posisi yang menginginkan adanya revisi untuk menyempurnakan berbagai aturan pemilu yang terdapat dalam undang-undang ini,” kata Luqman.

Dari aspek pembentukan UU yang direvisi ini, baru bisa berjalan jika pemerintah dan DPR mau membahasnya bersama. PKB siap berdiskusi, tapi pemerintah tak bersedia merevisi UU Pemilu karena konsentrasinya mengatasi pandemi.

“Namun, jika saat ini pemerintah memiliki cukup kesempatan dan kemauan untuk berdiskusi dengan DPR guna membahas revisi UU Pemilu, tentu PKB sangat senang dan sangat siap menyelesaikan pembahasan UU ini dengan fraksi lain di DPR,” ujarnya

9 Aspek Yang Perlu di Rubah Menurut PKB

Dari aspek substansi, PKB menilai ada beberapa hal yang perlu direvisi dalam UU Pemilu.

1. pengalaman banyaknya petugas KPPS yang tewas pada Pemilu 2019 harus diubah aturan penghitungan suara selesai dalam satu hari. Petugas KPPS terbebani karena dalam satu TPS terdapat sekitar 500 pemilih dengan lima surat suara.

2. praktik politik uang yang semakin masif. PKB menganggap penegakan hukum pemilu kurang tegas dan sangat tidak efektif.

3. Pemilu 2019 dinilai gagal mencapai tujuan penguatan sistem presidensial dan penyederhanaan parpol. Luqman memandang manuver Presiden Joko Widodo mengundang kubu Prabowo ke koalisi pemerintah untuk membangun efektivitas pemerintahan yang gagal dihasilkan pemilu.

4. Pemilu 2019 belum mengukuhkan perempuan. Meski partisipasi politik perempuan mengalami kemajuan. Luqman menilai aturan pemilu tidak mengharuskan parpol menempatkan caleg perempuan sebagai nomor satu di sejumlah dapil.

5. UU Pemilu tidak mengatur kewajiban domisili calon di daerah pemilihan. Sehingga hubungan anggota DPR dengan masyarakat di daerah pemilihan yang mereka wakili terkadang menjadi longgar dan mengalami pemutusan hubungan kerja.

6. aturan pemilu 2019 belum menjamin beban pelayanan yang seimbang anggota DPR kepada rakyat yang terwakili secara berimbang.

7. Aturan subsidi pembiayaan negara bagi peserta pemilu 2019 berupa pemberian Alat Peraga Kampanye (APK) kurang pas. Karena hal tersebut malah menambah beban kerja penyelenggara, dan membuang anggaran negara. dibutuhkan reformasi aturan pembiayaan untuk para peserta pemilu supaya manfaat dan sasarannya tepat.

8. PKB memandang perlu adanya evaluasi terhadap penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka.

9. UU Pemilu belum memberikan ruang bagi kemajuan teknologi untuk memudahkan penyelenggaraan pemilu, khususnya sistem pemungutan dan penghitungan. Dan tentunya, isu penting dari setiap revisi UU Pemilu terkait dengan ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden.

Sampai berita ini turun belum ada keputusan pasti mengenai permintaan revisi dari PKB maupun PDIP tersebut.

Seputar Politik

Pemerintah Didesak Untuk Merevisi UU ITE Karena Menjadi Pasal Karet

Berita Terbaru – Sepanjang 2016-2020, sekitar 700 orang dipenjara karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karena itu, publik mendesak pemerintah, khususnya Presiden Jokowi dan DPR untuk mencabut pasal karet dalam UU ITE. Pasal karet yang sering disalahgunakan dan peruntukannya tidak bijak. Pemerintah Indonesia sendiri telah merespon dan akan membahas inisiatif untuk merevisi UU ITE. Presiden Joko Widodo juga mengatakan akan mendorong revisi undang-undang tersebut.

Tentu hal ini didasari oleh semakin banyaknya warga yang saling melapor dan kasus kriminalisasi. Dalam kurun waktu 2016-2020, UU ITE sudah menghasilkan angka terpidana 96,8% (744 kasus). Dengan angka pidana penjara yang sangat tinggi, mencapai 88% (676 kasus) menurut data yang dihimpun oleh masyarakat sipil. Laporan Asosiasi Asia Tenggara untuk Kebebasan Berekspresi (SAFEnet) menyimpulkan bahwa jurnalis, aktivis, dan warga kritis sebagian besar dikriminalisasi menggunakan artikel karet. tentu saja yang cenderung multitafsir dengan tujuan membungkam suara-suara kritis.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan LBH Pers, selama tahun 2020 setidaknya terdapat 10 jurnalis yang melakukan kerja pers yang diberitakan menggunakan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Pasal yang sering digunakan adalah Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian.

Undang-undang ini pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan direvisi pada tahun 2016. Saat itu, revisi undang-undang tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Berikut yang perlu Anda ketahui tentang wacana revisi UU ITE yang saat ini sedang dibahas pemerintah.

Ruang terbuka revisi UU ITE bersama DPR

Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah Indonesia membuka ruang untuk merevisi UU ITE, jika penerapan UU tersebut dinilai tidak memenuhi rasa keadilan. “Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya minta DPR bersama-sama merevisi UU ITE ini, karena dari sinilah asalnya,” kata Jokowi saat memberi pengarahan kepada pimpinan TNI dan Polri. di Istana Negara pada Senin (15/02) malam.

“Apalagi mencabut pasal karet yang bisa berbeda tafsirnya, yang mudah dimaknai sepihak,” lanjutnya. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengimbau kepada polisi agar lebih selektif menerima laporan pelanggaran UU ITE, menyusul semakin banyaknya warga yang melapor ke polisi. “Hati-hati, pasal yang bisa multitafsir harus ditafsirkan dengan hati-hati. Hati-hati. Buat pedoman tafsir resmi terkait UU ITE, biar jelas,” kata Jokowi.

Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto menilai pernyataan Jokowi tidak terlepas dari pernyataan sebelumnya yang meminta publik mengkritisi pemerintah jika tidak memenuhi aspek pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya. Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu menegaskan seruan agar polisi selektif tidak melakukan kriminalisasi seharusnya berlaku untuk semua warga negara, bukan hanya pendukungnya.

“Karena yang kita hadapi sekarang adalah gampang tidak dijerat UU ITE, pastikan mendukung pemerintah. Jika tidak mendukung pemerintah akan lebih mudah masuk penjara,” kata Erasmus. Sejumlah orang, baik warga maupun tokoh terkenal, menjadi korban pasal karet dalam UU ITE, di antaranya: musisi Jerinx, aktivis Dandy Dwi Laksono, Buni Yani, hingga Baiq Nuril Maknun – guru honorer asal Mataram, Lombok .

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membenarkan wacana pemerintah untuk merevisi UU ITE melalui akun Twitternya pada Selasa (15/02) seraya menegaskan pemerintah akan membahas inisiatif untuk merevisi UU ITE. “Kalau sekarang undang-undang itu dianggap tidak baik dan memuat pasal karet, mari kita buat resultan baru dengan merevisi undang-undang tersebut,” tulisnya.

Seputar Politik

Penjelasan Politik Secara Singkat

Berita Terbaru – Dalam suatu negara tentunya terdapat pemerintahan dan interaksi antar manusia. Agar proses pemerintahan dan pergaulan antar masyarakatnya berjalan tertib, maka dibentuk suatu aturan atau lembaga yang disebut sebagai lembaga politik. Menurut buku Kamus Sosiologi, institusi politik yaitu institusi sosial yang bertujuan khusus pada pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan dalam kaitannya dengan kehidupan politik.

Lembaga politik ini tugasnya tidak hanya mengatur hubungan antara kekuasaan dan otoritas di masyarakat saja. Aturan mengenai penerapan hukuman fisik atau paksaan untuk mencapai kepentingan bersama juga menjadi tugas sebuah Lembaga politik. Ada dua aspek penting untuk memahami institusi politik. Pertama, institusi politik memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan fisik. Kedua, institusi politik mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Definisi Politik Secara Singkat

Jika diartikan dalam bahasa yang lebih sederhana Politik adalah metode atau teknik untuk mempengaruhi warga sipil atau individu. Atau biasa disebut politik lain, itu juga merupakan tingkatan dalam suatu kelompok atau individu yang berbicara tentang hal-hal yang biasanya terjadi di masyarakat atau negara.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengertian politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan kebijakan dalam tatanan negara yang dapat mewujudkan tujuan negara. sehingga dapat membangun dan membentuk suatu negara sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku sehingga terciptanya kebahagiaan atau perdamaian dengan masyarakat di suatu negara lebih mudah tercapai. Berbicara tentang politik sangat erat kaitannya dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, hingga distribusi kekayaan.

Karakteristik institusi politik

Dilansir dari buku Pengantar Singkat Sosiologi Memahami Fakta dan Gejala Masalah Sosial (2020) karya Elly M. Setiadi dijelaskan bahwa terdapat tiga ciri lembaga politik, yaitu Adanya komunitas manusia yang bersatu secara sosial ( hidup bersama) atas dasar nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Ada perkumpulan politik atau bisa disebut pemerintahan aktif. Asosiasi menjalankan fungsi untuk kepentingan umum. Selain itu, perkumpulan ini juga diberikan kewenangan yang luas (lingkup kewenangan hanya di wilayah tertentu).

Fungsi institusi politik

Menjaga ketertiban dalam lembaga politik punya fungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat dengan kewenangan yang ada. Baik itu menggunakan cara persuasif maupun menggunakan paksaan fisik. Menjaga keamanan dari luar Lembaga politik melalui sarana yang dimilikinya berfungsi untuk mempertahankan negara dan masyarakat dari serangan pihak luar. Pertahanan bisa dilakukan dengan cara diplomasi atau perang.

Penyelenggara kesejahteraan umum Lembaga politik mempunyai fungsi untuk membuat rencana dan malakukan pelayanan sosial dasar. Selain itu mereka jugagarus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan masih banyak yang lainnya. Distribusi kebutuhan dasar ini juga menjadi tugas institusi politik.

Selain fungsi utamanya, institusi politik juga memiliki fungsi yang tersembunyi. Fungsi tersembunyi dari institusi politik adalah sebagai saluran mobilitas sosial. Lembaga politik dipandang sebagai saluran mobilitas sosial karena mengandung struktur kekuasaan. Struktur kekuasaan ini akan mengakibatkan ] seseorang bisa naik atau turun dari satu lapisan ke lapisan lainnya.

Beberapa Jenis Sistem Politik

Selanjutnya adalah macam-macam ilmu politik atau pembagian ilmu politik, tentunya banyak sistem politik yang berkembang di negara-negara di dunia, berikut beberapa contohnya:

  • Sistem Politik Otoriter
  • Sistem Politik Demokrasi
  • Sistem Politik Sosialisme
  • Sistem Politik Federalis
  • Sistem Politik Kapitalis
  • Sistem Politik Liberalisasi
  • Sistem Politik Nasionalisme
Seputar Politik

Presiden Jokowi Yang Selalu Dikaitkan Dengan Tionghoa

Berita Terbaru – Soeharto melarang perayaan Imlek dengan dalih asimilasi keturunan Tionghoa Indonesia. Habibie berhenti menggunakan kata pribumi dan non-pribumi dalam pemerintahan. Gus Dur mengizinkan orang Tionghoa melestarikan budaya mereka dengan merayakan Tahun Baru Imlek. Sementara Jokowi sempat tersinggung isu rasial saat kampanye pemilihan presiden.

Bahkan sejak Pilkada DKI 2012, Jokowi sebenarnya sudah rentan diserang isu SARA. Saat itu, Jokowi yang berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), melawan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli (Nara). Selama masa kampanye, banyak orang menerima pesan berantai yang memojokkan Ahok karena etnisnya dan menuduh Jokowi beragama Kristen. Sentimen tersebut sempat terungkap usai babak pertama Pilkada Jakarta 2012 saat penghitungan perolehan suara menunjukkan Jokowi-BTP unggul. Akan tetapu kampanye hitam ini bisa dikatakan tidak berhasil secara elektoral.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Tempo melakukan polling pada 2-7 September 2012 bertajuk Pilkada DKI Jakarta, Middle Class Protest. Di dalamnya, LSI menemukan bahwa 85% penduduk DKI Jakarta memang beragama Islam, hanya saja hal tersebut tidak mampu membuat Foke-Nara mampu memanfaatkan isu SARA terhadap Jokowi-BTP. Pasalnya, warga DKI Jakarta termasuk yang sekuler dalam politik. Hidayat Nur Wahid yang merupakan tokoh partai Islam, PKS justru kalah di babak pertama.

Sedangkan pada Pilkada tahun 2007, PKS juga tidak dapat memenangkan Pilkada di DKI Jakarta. Isu SARA dinilai baru berhasil di Jakarta pada Pilkada 2017. Saat itu Anies Baswedan-Sandiaga Uno menang melawan BTP-Djarot Saiful Hidayat. Namun masalah SARA tidak berakhir dengan Pilkada Jakarta Jokowi. Saat mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2014, Jokowi kembali dilanda masalah serupa.

Masyarakat Tionghoa Indonesia Tidak Sama Dengan RRC

Berbagai tudingan Jokowi dilontarkan saat Pilpres 2014. Tuduhan paling umum adalah ayah dan ibu Jokowi adalah keturunan Tionghoa. Persoalan ini diangkat oleh Obor Rakyat dalam beberapa terbitannya. Jokowi tidak menerima dan melaporkan Obor Rakyat. Meski Obor Rakyat mengaku sebagai media massa, proses hukumnya tetap melalui pengadilan pidana. Pemimpin Redaksi Obor Rakyat, Setiyardi Budiono, akhirnya diadili dan dipenjara.

Adam Tyson dan Budi Purnomo dalam artikel “Presiden Jokowi dan Obor Kontroversi Rakyat di Indonesia 2014” (2016) juga menyebutkan bahwa Jokowi terkait dengan cukong (pengusaha Tionghoa) dan agama Kristen. Jokowi dinilai akan disandera oleh kedua kelompok tersebut. Padahal, menurut Tyson dan Purnomo, tudingan itu lebih tepat ditujukan kepada lawannya, Prabowo Subianto.

Isu RAS Selalu Mendampingi Jokowi

Di Pilpres 2019, Jokowi juga dilanda masalah serupa. Kali ini cakupannya lebih luas. Dalam salah satu pemberitaannya, Jokowi dituding menghendaki warganegara Republik Rakyat Tiongkok datang ke Indonesia. Salah satu laporan berita yang dimanipulasi menyatakan bahwa “Atas keinginan Jokowi, China akan segera mengirimkan 3 juta warganya ke Indonesia.”

Ada juga tuduhan 10 juta TKA masuk ke Indonesia dan diabaikan oleh Jokowi. Dalam keterangannya, Jokowi menyebut baru 23 ribu TKA asal Tiongkok yang masuk. Mereka adalah TKI yang tidak dapat tergantikan karena TKI belum mampu memenuhi bidang pekerjaannya. Misalnya memasang turbin di tempat yang sulit.

Usai pilpres usai, tuduhan Jokowi menguntungkan RRT terus berlanjut, misalnya soal UU Cipta Kerja. Ada yang beranggapan aturan ini dimaksudkan untuk memudahkan RRT berinvestasi di Indonesia. Pemerintah lantas berdalih tidak hanya investor China yang akan ditarik, tapi juga investor dari negara lain. Kebencian terhadap orang Tionghoa bukanlah hal baru.

Sejak ratusan tahun silam, sejarah kita mencatat berbagai peristiwa yang menunjukkan bahwa ketegangan rasial mudah terjadi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Orang Jawa memiliki stereotip sendiri bahwa orang Tionghoa adalah lintah darat dan pemeras karena profesi mereka sebagai pedagang atau pemungut pajak pada masa penjajahan. Kolonialisme yang menyebabkannya muncul telah lenyap, tetapi stereotip tersebut masih ada hingga hari ini.