Seputar Politik

PKB Ingin Mengubah UU Pemilu Tanpa Perubahan Jadwal Pilkada

Berita Terbaru – Setelah sebelumnya, ada sedikit perbedaan pendapat terkait revisi UU Pemilu saat ini PKB setuju dengan PDIP. PKB ingin merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, revisi tersebut tidak mengubah jadwal pelaksanaan Pilkada yang masih akan digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilu nasional. PKB menilai, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak perlu direvisi karena belum sepenuhnya dilaksanakan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan pilkada serentak November 2024 dalam UU Pilkada belum dilaksanakan. Sedangkan UU Pemilu sudah diterapkan 100 persen pada Pemilu 2019. Karena itu, PKB bersedia jika UU Pemilu direvisi untuk mengevaluasi regulasi yang ada.

“Untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sejak awal PKB berada pada posisi yang menginginkan adanya revisi untuk menyempurnakan berbagai aturan pemilu yang terdapat dalam undang-undang ini,” kata Luqman.

Dari aspek pembentukan UU yang direvisi ini, baru bisa berjalan jika pemerintah dan DPR mau membahasnya bersama. PKB siap berdiskusi, tapi pemerintah tak bersedia merevisi UU Pemilu karena konsentrasinya mengatasi pandemi.

“Namun, jika saat ini pemerintah memiliki cukup kesempatan dan kemauan untuk berdiskusi dengan DPR guna membahas revisi UU Pemilu, tentu PKB sangat senang dan sangat siap menyelesaikan pembahasan UU ini dengan fraksi lain di DPR,” ujarnya

9 Aspek Yang Perlu di Rubah Menurut PKB

Dari aspek substansi, PKB menilai ada beberapa hal yang perlu direvisi dalam UU Pemilu.

1. pengalaman banyaknya petugas KPPS yang tewas pada Pemilu 2019 harus diubah aturan penghitungan suara selesai dalam satu hari. Petugas KPPS terbebani karena dalam satu TPS terdapat sekitar 500 pemilih dengan lima surat suara.

2. praktik politik uang yang semakin masif. PKB menganggap penegakan hukum pemilu kurang tegas dan sangat tidak efektif.

3. Pemilu 2019 dinilai gagal mencapai tujuan penguatan sistem presidensial dan penyederhanaan parpol. Luqman memandang manuver Presiden Joko Widodo mengundang kubu Prabowo ke koalisi pemerintah untuk membangun efektivitas pemerintahan yang gagal dihasilkan pemilu.

4. Pemilu 2019 belum mengukuhkan perempuan. Meski partisipasi politik perempuan mengalami kemajuan. Luqman menilai aturan pemilu tidak mengharuskan parpol menempatkan caleg perempuan sebagai nomor satu di sejumlah dapil.

5. UU Pemilu tidak mengatur kewajiban domisili calon di daerah pemilihan. Sehingga hubungan anggota DPR dengan masyarakat di daerah pemilihan yang mereka wakili terkadang menjadi longgar dan mengalami pemutusan hubungan kerja.

6. aturan pemilu 2019 belum menjamin beban pelayanan yang seimbang anggota DPR kepada rakyat yang terwakili secara berimbang.

7. Aturan subsidi pembiayaan negara bagi peserta pemilu 2019 berupa pemberian Alat Peraga Kampanye (APK) kurang pas. Karena hal tersebut malah menambah beban kerja penyelenggara, dan membuang anggaran negara. dibutuhkan reformasi aturan pembiayaan untuk para peserta pemilu supaya manfaat dan sasarannya tepat.

8. PKB memandang perlu adanya evaluasi terhadap penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka.

9. UU Pemilu belum memberikan ruang bagi kemajuan teknologi untuk memudahkan penyelenggaraan pemilu, khususnya sistem pemungutan dan penghitungan. Dan tentunya, isu penting dari setiap revisi UU Pemilu terkait dengan ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden.

Sampai berita ini turun belum ada keputusan pasti mengenai permintaan revisi dari PKB maupun PDIP tersebut.