Seputar Politik

Pemerintah Didesak Untuk Merevisi UU ITE Karena Menjadi Pasal Karet

Berita Terbaru – Sepanjang 2016-2020, sekitar 700 orang dipenjara karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karena itu, publik mendesak pemerintah, khususnya Presiden Jokowi dan DPR untuk mencabut pasal karet dalam UU ITE. Pasal karet yang sering disalahgunakan dan peruntukannya tidak bijak. Pemerintah Indonesia sendiri telah merespon dan akan membahas inisiatif untuk merevisi UU ITE. Presiden Joko Widodo juga mengatakan akan mendorong revisi undang-undang tersebut.

Tentu hal ini didasari oleh semakin banyaknya warga yang saling melapor dan kasus kriminalisasi. Dalam kurun waktu 2016-2020, UU ITE sudah menghasilkan angka terpidana 96,8% (744 kasus). Dengan angka pidana penjara yang sangat tinggi, mencapai 88% (676 kasus) menurut data yang dihimpun oleh masyarakat sipil. Laporan Asosiasi Asia Tenggara untuk Kebebasan Berekspresi (SAFEnet) menyimpulkan bahwa jurnalis, aktivis, dan warga kritis sebagian besar dikriminalisasi menggunakan artikel karet. tentu saja yang cenderung multitafsir dengan tujuan membungkam suara-suara kritis.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan LBH Pers, selama tahun 2020 setidaknya terdapat 10 jurnalis yang melakukan kerja pers yang diberitakan menggunakan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Pasal yang sering digunakan adalah Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian.

Undang-undang ini pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan direvisi pada tahun 2016. Saat itu, revisi undang-undang tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Berikut yang perlu Anda ketahui tentang wacana revisi UU ITE yang saat ini sedang dibahas pemerintah.

Ruang terbuka revisi UU ITE bersama DPR

Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah Indonesia membuka ruang untuk merevisi UU ITE, jika penerapan UU tersebut dinilai tidak memenuhi rasa keadilan. “Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya minta DPR bersama-sama merevisi UU ITE ini, karena dari sinilah asalnya,” kata Jokowi saat memberi pengarahan kepada pimpinan TNI dan Polri. di Istana Negara pada Senin (15/02) malam.

“Apalagi mencabut pasal karet yang bisa berbeda tafsirnya, yang mudah dimaknai sepihak,” lanjutnya. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengimbau kepada polisi agar lebih selektif menerima laporan pelanggaran UU ITE, menyusul semakin banyaknya warga yang melapor ke polisi. “Hati-hati, pasal yang bisa multitafsir harus ditafsirkan dengan hati-hati. Hati-hati. Buat pedoman tafsir resmi terkait UU ITE, biar jelas,” kata Jokowi.

Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto menilai pernyataan Jokowi tidak terlepas dari pernyataan sebelumnya yang meminta publik mengkritisi pemerintah jika tidak memenuhi aspek pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya. Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu menegaskan seruan agar polisi selektif tidak melakukan kriminalisasi seharusnya berlaku untuk semua warga negara, bukan hanya pendukungnya.

“Karena yang kita hadapi sekarang adalah gampang tidak dijerat UU ITE, pastikan mendukung pemerintah. Jika tidak mendukung pemerintah akan lebih mudah masuk penjara,” kata Erasmus. Sejumlah orang, baik warga maupun tokoh terkenal, menjadi korban pasal karet dalam UU ITE, di antaranya: musisi Jerinx, aktivis Dandy Dwi Laksono, Buni Yani, hingga Baiq Nuril Maknun – guru honorer asal Mataram, Lombok .

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membenarkan wacana pemerintah untuk merevisi UU ITE melalui akun Twitternya pada Selasa (15/02) seraya menegaskan pemerintah akan membahas inisiatif untuk merevisi UU ITE. “Kalau sekarang undang-undang itu dianggap tidak baik dan memuat pasal karet, mari kita buat resultan baru dengan merevisi undang-undang tersebut,” tulisnya.